Semoga menjadi bahan pemikiran Presiden Terpilih.

Karena apa semua Kementerian, yang mana jumlah sekarang ini lebih dari 30 Kementerian, harus berada di Jakarta ?

Apakah kiranya Kementerian Kehutanan dapat dipindahkan ke Kalimantan Barat, dimana di daerah itu dan daerah yang dekat seperti Riau yang mengalami banyak kebakaran hutan ?

Atau kalau dibentuk Kementerian Perhubungan Laut tersendiri dan dipindahkan ke Makassar ? Makassar adalah persis di tengah-tengah lautan Nusantara, Barat dan Timur. Juga Makassar dan disekitarnya adalah tempat pembangunan kapal-kapal Pinisi, sehingga dengan demikian dapat diharapkan bahwa Makassar akan merupakan pusat Industri Perkapalan di Indonesia. Dengan sendirinya akan dibangun usaha-usaha pemeliharaan kapal-kapal berupa Dok-dok terapung umpamanya yang dapat memberikan jasa kepada dunia Perkapalan di Barat maupun Timur Indonesia.

Apakah lebih baik Pangkalan Angkatan Laut di pindahkan dari Surabaya ke Sulawesi Utara (Bitung) dan ke Kalimantan Barat. Dengan demikian akan dekat dengan perbatasan dengan Pilipina dan Malaysia ? Jadi kalau terjadi hal-hal yang menyangkut soal perbatasan, kapal-kapal R.I siap dalam waktu singkat berada di daerah konflik. Demikian juga akan mengundang Industri Perkapalan dan industri lainnya. Berarti, pembahagian kegiatan industri sekarang dapat menyebar diluar Pulau Jawa.

Kementerian Pariwisata, karena apa tidak dipindahkan ke Pulau Bali umpamanya, sehingga dapat memulai mengembangan pusat-pusat pariwisata di pulau-pulau lainnya Indonesia bagian Timur. Morotai, umpamanya, peninggalan Markas sekutu sewaktu perang Dunia ke II digalakkan sebagai objek turisme. Mungkin dengan menempatkan pesawat-peswat tua P.D. II, sebagai atraksi turis. Peswat-peswat P.D., seperti Pesawat Tempur Mustang, pembom B-52 banyak "diparkir" digurun pasir di Nevada,USA.

Ini sebahagian dari Kementerian-kementerian yang layak dipindahkan. Mungkin dapat dipikirkan lagi untuk memindahkan Kementerian-kementerian lainnya. Dengan dipindahkannya Kementerian-kementerian ini ke luar Pulau Jawa, diharapkan perusahaan-perusahaan yang banyak hubungannya dengan Kementerian-kementerian ini juga akan membuka kantor-kantornya dimana Kementerian ini berada sehingga pembangunan akan terpencar ke seluruh daerah di Indonesia.

Dikabarkan bahwa JKW/JK, mengusulkan pembentukan Kementerian baru untuk mengelola pembangunan Desa. Yang diperlukan adalah bagaimana kiranya untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai satu Desa dengan hanya memijit satu atau dua di "keyboard".Misalnya Kementerian Pertanian ingin mengetahui berapa banyak pupuk yang diperlukan di satu Desa tertentu. Tentunya dengan memasuki database Kelurahan itu. Apakah database berada di kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan atau di kantor Gubernuran, tidak menjadikan persoalan. Kemudian mendapatkan keterangan bahwa di Kelurahan itu ada sekian luasnya sawah, ada sekian luasnya kebun palawija. Setelah diperhitungkan hanya memerlukan sekian "x" ton pupuk. Kemudian mendapatkan laporan bahwa Kelurahan tersebut kira-kira 6 bulan yang lalu telah didrop "XY' Ton pupuk. Karena apa berbeda ? Kemana yang "Y" ton pupuk yang telah didrop ini ? Ini pasti ada penyelewengan. Dengan demikian Kementerian Pertanian dapat menulusuri keganjilan itu.

Demikian juga dengan Kementerian Sosial, ingin mengetahui berapa banyak Lansia di kelurahan itu. Berapa banyak Lansia yang sakit. Berapa banyak balita yang memerlukan bantuan dalam pertumbuhannya.

Kementerian Kesehatan, ingin mengetahui kesehatan penduduk kelurahan itu. Apakah sudah pernah di anak-anak di kelurahan itu disuntik untuk mencegah penyakit tertentu.

Kementrian P.U., ingin mengetahui apakah ada jalan umum yang menghubungan satu kampung dan kampung lainnya di kelurahan itu.. Apakah perlu dibangun jalan setapak dari beton agar dapat dipakai kendaraan sepeda motor. Kalau belum ada, bagaimana caranya agar ada jalan tersebut apakah perlu membebaskan tanah penduduk untuk keperluan pembangunan jalan setapak dari beton atau jalan cukup besar untuk dipakai truck mini, dsbnya.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak-Anak dapat mencari keterangan berapa banyak pabrik disekitar kelurahan itu. apakah wanita di kelurahan itu diberikan kesempatan yang sama dengan lelaki untuk mendapatkan pekerjaan. atau dapat menge-check apakah pabrik-pabrik itu tidak memperkejakan anak-anak dibawah umur...dsbnya.

Kementerian pemuda dan Olah Raga, dapat mencari keterangan apakah perlu dibangun sarana olah raga di kelurahan itu. Tentunya tak perlu sebesar dan semegah "Hambalang". Ternyata tidak diperlukan karena sebahagian besar anak-anak terutama anak lelaki setelah selesai sekolah bekerja di sawah dan dikebun. Sebahagian lagi mencari rumput (ngarit) untuk dijual ke perternakan kambing atau sapi. Anak perempuannya setelah sekolah menjual gorengan keliling kampung. Kalaupun Kementerian ini dibubarkan, tak akan ada pengaruhnya akan kehidupan maupun pembangunan Desa-desa.

Kementerian Agama dapat mencari keterangan ada berapa Madrasah di Kampung itu. Kalaupun ada berapa kelas, apakah guru-gurunya tersedia dan berkualitas. Apakah perlu bantuan dalam pemeliharaan gedung atau pembelian tanah baru untuk dibangun ruangan kelas.

Kementerian Diknas, dapat mencari keterangan karena apa tunjangan guru begitu lambat sampai ditangan guru-guru, kadang-kadang sampai 6 bulan baru cair.

Kalau semua Kementerian dapat mencari keterangan dengan mudah, apakah kiranya perlu dibentuk Kementerian khusus untuk keperluan kemajuan Desa ? sepertinya tidak perlu kan ? Mungkin dengan budget kementrian baru itu dapat dipakai untuk mewujudkan pencarian keterangan mengenai Desa-desa diseluruh Indonesia dengan gampang. Akan lebih bermanfaat,irit ongkos untuk membangun keterangan-keterangan menganai suatu Desa sampai detail dengan komputerisasi sentral.

Yang diprioritaskan adalah perbaikan cara kerja administrasi di setiap Kelurahan. Dimulai dengan komputerisasi dalam mendata-kan keadaan setempat. Seperti jumlah penduduk. Jumlah keluarga, jumlah anak-anak yang sudah masuk PAUD, SD,SMA,SMA apakah itu sekolah negeri, swasta atau Madrasah. Jumlah keluarga yang berpenghasilan. Jumlah keluarga yang bekerja musiman. Jumlah lansia yang hidup sendiri atau hidup ikut dengan anak atau cucu. Juga dicatat mengenai Lansia yang sakit dan tak sanggup bekerja, misalnya karena kena stroke. Jumlah dan luas lahan yang dipakai sebagai sawah, kebon dan jumlah dan luas lahan-tidur. Disebut juga hasil pertanian yang paling banyak dihasilkan. Jumlah sungai-sungai yang dipakai untuk pengairan. Kalau perlu sampai mendetail, umpamanya jumlah pohon kelapa, rumpun pohon bambu, umpamanya. Apakah sudah ada listrik. Apakah ada Pasar Tradisionil milik Kecamatan. Apakah ada SPBU. Bagaimana mengenai pengolahan sampah. apakah sudah dilakukan Daur Ulang. Berapa jauh dari Jalan Raya Propinsi. Apakah dilewati Kereta Api. Keterangan mengenai jumlah kampung di Desa tersebut. Apakah kampung-kampung itu, yang satu dan lainnya dihubungkan dengan jalan setapak yang dibeton yang dapat dipakai oleh kendaraan sepeda motor....sebagai contoh. Dalam pengumpulan Data-data ini dikerahkan tenaga sukarela, seperti murid-murid SMA, Pramuka dan guru-guru setempat. Semua keterangan mengenai setiap Desa disimpan di Kantor Gubernur. Dengan demikian akan mengurangi ongkos operasinya ketimbang setiap Desa atau setiap Kecamatan menyimpan data ini sendiri-sendiri. Data Desa dapat diakses oleh Lembaga-lembaga Pemerintahan 7 Hari 24 jam. Tiap 3 bulan sekali dimasukkan keterangan tambahan, sehingga datanya menunjukkan yang sebenarnya.

Biaya Kementrian yang baru ini untuk satu tahun saja sudah dapat membiayai usaha ini. Dan usaha ini hanya cukup satu kali saja dalam memakan ongkos. Lain halnya Kementrian baru akan memakan biaya selama 5 tahun.

Data- Desa ini akan mempermudah dalam menanggulangi persoalan di Desa-desa Mengingat keadaan desa yang satu dan lainnya berbeda dari Propinsi yang satu dan Propinsi lainnya, seyogianya pengaturan Desa-desa ini, praktisnya diserahkan kepada Pemda. Sudah diberikan otonomi, sekarang berikan tanggung jawabnya.. Dalam keseluruhannya akan mengurangi ongkos Pusat dan dapat menambah dana untuk keperluan pembangunan Desa-desa itu. Janji Capres 1 milyar setiap desa, malah dinaikkan menjadi 1.4 milyar per desa, tanpa adanya Data yang akurat hanya akan mubazir saja. Desa yang tandus dan Desa yang subur tentu akan beda keperluanya dan juga akan ongkos ongkos yang diperlukan.

Gubernur membentuk Dinas-Dinas yang diperlukan. Wakil Gubernur ditunjuk sebagai Koordinator dari Dinas-Dinas ini. Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas P.U., Dinas Agama, Dinas Perhubungan Darat serta Dinas-dinas lainnya yang banyak sangkut pautnya dengan kesejahteraan rakyat di Desa serta pembanguna Desa. Tidak diperlukan campur tangan Kementrian, sehingga Kementrian-kementrian dapat disederhanakan dalam usaha menaikkan efficiency kerja maupun pengiritan APBN.

Referensi

1. BPS Sabang Akan Lakukan Pendataan Potensi Desa